Demo DPR Hari Ini Darurat Indonesia, Apa Saja Isi Tuntutannya?
- freepik.com
Mindset –Demo DPR hari ini Kamis 22 Agustus 2024 diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dari mulai mahasiswa, buruh, sampai aktivis.
Demo dilakukan sebagai tindak lanjut setelah sehari sebelumnya viral gerakan peringatan Darurat Indonesia.
Peringatan tersebut menyoroti manuver DPR yang dinilai mengabaikan putusan MK terkait Pilkada yang diputuskan Selasa (20/08).
Pada hari Rabu (21/08), DPR membahas RUU Pilkada bersama dengan pemerintah dengan keputusan hanya menerapkan sebagian putusan MK atau Mahkamah Konstitusi tersebut.
Daftar 6 Hakim MK yang Mendapatkan Sanksi Teguran Lisan Kolektif.
- Fakultas Hukum UMSU
Hasil keputusan tersebut direncanakan akan disahkan di dalam Rapat Paripurna yang akan dilangsungkan pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024.
Upaya tersebut dipandang sebagai upaya untuk menjegal sekaligus menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada serentak 2024.
Beberapa pihak menautkan upaya tersebut dengan Pilkada DK Jakarta dan calon-calon yang digadang-gadang akan ikut kontestasi tersebut yaitu Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi.
Berbagai istilah mengomentari hal tersebut juga sudah bertebaran di media sosial dan internet sejak kemarin.
Ada yang menggunakan istilah demokrasi palsu, oligarki politik, dan ada juga yang menggunakan istilah politik dinasti.
Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Demo depan gedung DPR
- viva.co.id
Demo hari ini berlangsung terpusat di depan Gedung DPR RI dengan tuntutan utama menolak terjadinya pengesahan Revisi UU Pilkada oleh DPR.
Jika terjadi maka pengesahan tersebut dipandang sebagai satu bentuk pelanggaran konstitusi dan upaya melawan putusan MK.
Dalam rapat Baleg DPR terkait RUU Pilkada, hanya satu fraksi yang menolak, yaitu fraksi PDIP.
PDIP sendiri adalah partai yang berpotensi mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DK Jakarta setelah mayoritas partai mendukung pasangan Ridwan Kamil – Suswono.
Profil Anies Baswedan.
- Design: MindsetVIVA
Untuk mengawal aksi demo tersebut, polisi dikabarkan akan menurunkan lebih dari 2000 personel.
Sementara rekayasa lalu lintas disebutkan akan dilakukan situasional sesuai dengan kondisi di lapangan nantinya.
Adapun DPR sendiri memutuskan menjadwalkan ulang Rapat Paripurna hari ini disebabkan peserta tidak memenuhi kuorum.