Atasi Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian

Jakarta, VIVA Mindset – Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim lintas kementerian untuk menangani konflik agraria.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026.

"Nanti targetnya secepatnya untuk meng-klaster semua permasalahan agraria kita. Nah, itu secara paralel diminta untuk juga diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, yang tentunya kan di setiap kementerian,” ujar Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam keterangan pers yang dikutip dari viva.co.id.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa tim lintas kementerian bertugas untuk mengklasifikasikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Menurut Prasetyo, klasifikasi ditentukan berdasarkan daerah dan tingkat kesulitan penyelesaian.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa konflik agraria dalam klasifikasi daerah dan penyelesaian paling mudah akan diselesaikan terlebih dahulu sebagai prioritas.

"Jadi, masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara kayak di Polri. Karena itu ada komplikasi hukum, ada hukum keuangan negara dan sebagainya,” tambah Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Dengan demikian, konflik agraria di Indonesia jika berurusan dengan aset swasta relatif mudah diselesaikan, sedangkan relatif sulit jika berurusan dengan aset negara.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria di Indonesia dengan membentuk tim lintas kementerian untuk memperkuat solusi penyelesaian.