Jaksa Agung Dorong Penguatan SDM dalam Penerapan KUHP Baru

Jaksa Agung ST Burhanuddin
Sumber :
  • website adhyaksadigital.com

Jakarta, VIVA Mindset – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2026 dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 13 Januari. Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan penguatan sumber daya manusia (SDM) Korps Adhyaksa hingga soal penerapan KUHP dan KUHAP. Dikutip dari antaranews.

img_title DPR Minta Polri Hidupkan Kembali Dana Patroli Demi Cegah Polisi Pungli

Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2026 mengusung tema Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.

Terkait aspek penguatan SDM untuk membentuk aparatur yang profesional, adaptif, dan berkarakter, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan akan memperkuat kurikulum berbasis kebutuhan riil dan sertifikasi kompetensi. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung.

img_title Eks Kepala Badan Gizi Nasional Ditangkap Kejaksaan Agung, Dadan Hindayana Pakai Rompi Warna Pink

Ia juga menekankan agar integritas menjadi fondasi utama jaksa dalam setiap pelaksanaan tugas. Bidang pengawasan diperintah untuk menjadi quality assurance dalam menjamin mutu SDM. Kemudian, sambung Jaksa Agung, landasan kerja Kejaksaan pada tahun 2026 adalah penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai era baru penegakan hukum.

Pemimpin Korps Adhyaksa itu juga menginstruksikan agar seluruh kebijakan dan program Kejaksaan disusun secara terencana dan akuntabel guna mendukung visi Astacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

img_title RUU Perampasan Aset: Aset Apa Saja yang Bisa Dirampas?

Komitmen kejaksaan mendukung penuh program prioritas pemerintah tahun 2026, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Landasan kerja Kejaksaan tahun 2026 berikutnya adalah implementasi konsep advocaat generaal sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akuntabel.

Jaksa Agung memberikan penekanan khusus terhadap jajaran pada tiga hal. Untuk memperkuat peran jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara) dan pengacara negara. Jajaran diminta terkait single prosecution system.

Kedua, terkait advocaat generaal,  untuk mengimplementasikan konsep ini sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akuntabel melalui penyusunan master plan dan peta jalan.

Ketiga, dalam hal penerapan hukum, ia menekankan jajaran agar memastikan interpretasi yang seragam dan pemanfaatan mekanisme baru seperti Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement).

Penekanan terakhir yang disampaikan Jaksa Agung ditujukan kepada bidang intelijen, pemulihan aset, dan tindak pidana khusus.

Terkait intelijen, untuk mendukung kinerja seluruh bidang ia menekankan agar bidang tersebut memanfaatkan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Halaman Selanjutnya
img_title