Tata Kelola Program MBG di NTB Diperkuat Pemprov dan BGN

Gubernur NTB dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN
Sumber :
  • Website ntbsatu.com

Mataram, VIVA Mindset – Perkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

img_title Pemenuhan Guru Nasional, Kemendikdasmen Siapkan Desain Tata Kelola Berkelanjutan

Muhamad Iqbal selaku Gubernur NTB menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung pelaksanaan progam MBG sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari antaranews.

"Saat ini kita memasuki fase bagaimana memastikan praktek dan standar-standar dalam program MBG di NTB itu terpenuhi dengan baik," ujarnya didampingi Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha di Mataram, Rabu, 4 Februari.

img_title Berencana Manfaatkan Motor Listrik Terbengkalai dari Dugaan Kasus Korupsi, Ini Penjelasan Badan Gizi Nasional

Sampai saat ini jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbangun di NTB mencapai 600 unit lebih Hal ini disampaikan menurut Iqbal, Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan Pemprov NTB sebanyak 600 unit.

"Kalau masih ada warga kita yang belum terjangkau karena mungkin data kita tidak valid kita akan evaluasi kembali. Karena tujuan program ini sangat baik dalam menyelesaikan program gizi anak kita dan menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan Rp5,7 triliun uang yang beredar di masyarakat kita dari MBG ini," katanya.

img_title Eks Kepala Badan Gizi Nasional Ditangkap Kejaksaan Agung, Dadan Hindayana Pakai Rompi Warna Pink

Sementara itu Dadang Hendrayudha selaku Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, mengakui selama ini sinergi antara pusat dan daerah berjalan dengan baik sehingga program MBG bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh penerima manfaat mulai dari Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non PAUD (B3) hingga siswa SMA.

"Mudah-mudahan dengan kerja sama ini capaian MBG di NTB bisa signifikan," ujarnya.

Ia mengakui kalau pun ada catatan peristiwa SPPG yang teledor di lapangan, tentu pemerintah akan memberikan "reward and pinishment" atau penghargaan dan hukuman. Akan tetapi, tentunya penerapannya juga harus terukur. Sebab, bagaimanapun MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kalau soal "reward dan pinishment" pasti ada diberikan. Tapi, kalau bagus kita pertahankan, kalau tidak bagus ya kita berikan kesempatan kepada mitra untuk memperbaiki, karena namanya kekurangan pasti ada," katanya.

Diketahui total penerima manfaat MBG di NTB per 1 Pebruari 2026 mencapai 1,94 juta jiwa. Sebaran ini mencakup seluruh jenjang pendidikan dan kelompok prioritas. Balita 205.836 jiwa, PAUD 88.814 jiwa, RA 32.105 jiwa, TK 117.827 jiwa, SD kelas 1-3 sebanyak 278.009 jiwa, SD kelas 4-6 sebanyak 266.110 jiwa, MI kelas 1-3 sebanyak 60.831 jiwa, MI kelas 4-6 sebanyak 58.152 jiwa, SMP 182.853 jiwa, MTs 117.937 jiwa, SMA 119.957 jiwa, SMK 76.409 jiwa, MA 69.195 jiwa, SLB 2.818 jiwa, Pondok Pesantren 6.182 jiwa, dan PKBM 890 jiwa.

Halaman Selanjutnya
img_title