5 Alasan Pemakzulan Presiden Sukarno, Analog Isu Pemakzulan Jokowi?

Presiden Sukarno
Sumber :
  • www.its.ac.id

MindsetPresiden Sukarno, sebagai tokoh proklamator dan pemimpin pertama Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam sejarah bangsa ini. 

5 Fakta tentang Dissenting Opinion Putusan MK, Baru Kali Ini Terjadi

Namun, masa pemerintahannya tidak lepas dari kontroversi sampai berujung dengan pemakzulan presiden Sukarno pada tahun 1967. 

Ketika kini isu pemakzulan Jokowi diembuskan oleh sebagian pihak, kita bisa berkaca pada peristiwa pemakzulan Sukarno dulu. 

1108 Halaman, Putusan MK untuk Permohonan Paslon 01 Dibacakan Selama 6 Jam

Berikut Mindset sajikan 5 alasan utama yang melatarbelakangi upaya pemakzulan terhadap Presiden Sukarno.

1. Keuangan Negara yang Tidak Terkendali

Ilustrasi Utang

Photo :
  • freepik.com
2 Amar Putusan MK dalam Sidang MK Perkara PHPU atau Sengketa Pilpres 2024

Salah satu alasan utama di balik upaya pemakzulan terhadap Presiden Sukarno adalah keadaan keuangan negara yang semakin tidak terkendali. 

Masa pemerintahannya ditandai dengan pengeluaran besar-besaran untuk proyek-proyek megah, seperti Pembangunan Monumen Nasional dan proyek-proyek strategis lainnya. 

Akibatnya, utang luar negeri Indonesia melonjak drastis, memberikan tekanan ekonomi yang signifikan.

2. Politik Luar Negeri yang Kontroversial

Ilustrasi Perang

Photo :
  • freepik.com

Presiden Sukarno dikenal dengan politik luar negeri yang independen dan aktif. 

Namun, beberapa keputusan politiknya dianggap kontroversial, terutama keterlibatannya dalam Konfrontasi dengan Malaysia

Keputusan ini menimbulkan kritik tajam, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara tetangga, sehingga memicu ketegangan politik dan konflik di tingkat regional.

3. Krisis Ekonomi dan Keterlibatan Militer

Ilustrasi Keuangan

Photo :
  • Pixabay / Megan_Rexazin

Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang serius. 

Untuk mengatasi situasi tersebut, Presiden Sukarno memberikan kekuasaan ekonomi kepada militer melalui berbagai proyek yang dikelola oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh militer yang semakin besar dalam pemerintahan, serta meningkatkan ketegangan antara militer dan kelompok sipil.

4. Terjebak dalam Konflik Ideologis

Ilustrasi Debat Politik

Photo :
  • freepik.com

Presiden Sukarno terjebak dalam konflik ideologis antara pendukung ideologi Marhaenisme dan sosialisme, serta kelompok-kelompok yang mendukung ideologi komunisme

Pada saat itu, Indonesia menjadi saksi konflik global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memperumit dinamika politik Indonesia

Posisi Sukarno yang cenderung mendukung sosialisme dan komunisme membuatnya semakin terisolasi di dunia internasional.

5. Pemberontakan 30 September

Pemakaman Para Pahlawan Revolusi

Photo :
  • Wikimedia

Puncak dari ketegangan politik pada masa pemerintahan Sukarno adalah pemberontakan 30 September 1965. 

Meski belum ada bukti langsung keterlibatan Sukarno dalam pemberontakan tersebut, namun peristiwa ini menjadi pemicu berbagai tuduhan terhadap Presiden Sukarno. 

Keterlibatan anggota militer dalam pemberontakan ini memicu reaksi keras dari kelompok anti-komunis, yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat untuk upaya pemakzulan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa upaya pemakzulan terhadap Presiden Sukarno mencerminkan kompleksitas politik dan ekonomi Indonesia pada waktu itu. 

Keputusan-keputusan kontroversial dan situasi politik global yang sulit menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya tuntutan pemakzulan. 

Presiden Jokowi

Photo :
  • viva.co.id

Jika membandingkan dengan isu pemakzulan Jokowi kini, tampak bahwa tidak ada situasi analog dengan situasi yang dulu melatarbelakangi pemakzulan presiden Sukarno. 

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa isu pemakzulan Jokowi hanya akrobat politik terkait pilpres 2024

Isu semacam itu sudah berkali-kali dilontarkan oleh sebagian politikus dan berkali-kali pula redup dengan sendirinya tanpa mendapat sambutan rakyat ataupun elite politik.