Prof. Asrun dalam Sidang MK Pilpres 2024, 'Penetapan Gibran Konstitusional'
- Tangkapan Layar Youtube Kompas
Mindset –Sidang MK Pilpres 2024 hari Kamis (4/4) menghadirkan ahli dan saksi dari kubu paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tim hukum Prabowo-Gibran dipimpin oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan ikut serta di dalam tim advokat-advokat kondang Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan.
Prof. Yusril Ihza Mahendra
- viva.co.id
Dalam sidang MK pilpres 2024 di hari Kamis, tim hukum Prabowo-Gibran menghadirkan 14 orang sebagai saksi dan ahli.
Untuk rinciannya, 14 orang tersebut tersusun dari 8 ahli dan saksi, adapun sidang sendiri dipimpin oleh ketua MK Suhartoyo.
Termasuk di dalam ahli yang dihadirkan adalah nama-nama kondang Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari.
Selain itu, terdapat juga Dr. Margarito Kamis dan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun.
Daftar 6 Hakim MK yang Mendapatkan Sanksi Teguran Lisan Kolektif.
- Fakultas Hukum UMSU
Yang juga sempat memicu keberatan dari tim hukum paslon 01, Bambang Widjojanto, adalah Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.
Bambang Widjojanto mempermasalahkan status Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang merupakan tersangka KPK.
Sebagai tambahan, Prof. Hiariej juga dulu menjadi ahli dalam sidang MK pilpres 2019.
Keterangan Ahli Prof. Asrun
Ilustrasi Hukum dan Keadilan
- freepik.com
Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun sendiri bukan tokoh sembarangan, beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi di Universitas Pakuan.
Dalam keterangannya Prof. Asrun di antaranya menunjukkan kejanggalan-kejanggalan terkait permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.
Gibran Rakabuming Raka, Cawapres pada Pilpres 2024.
- VIVA/M Ali Wafa
Prof. Asrun juga menekankan bahwa putusan MK tidak mengenal diskualifikasi dan azas pemilukada dengan pilpres berbeda.
Selain itu, Prof. Asrun juga menegaskan bahwa penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres berdasarkan putusan MK konstitusional.
Dengan demikian, lanjut Prof. Asrun, jika ada yang keberatan terhadap penetapan tersebut maka keberatan tersebut terhadap MK, bukan KPU.
