Apa itu PPATK? Simak Penjelasan Tugas dan Fungsinya Disini

Jakarta, Mindset – Apa itu PPATK? warganet mempertanyakan terkait lembaga yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini. PPATK menjadi trending pencarian usai membuat laporan terkait dugaan transaksi janggal Rp189 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

Mahfud MD selaku Menkopolhukam dan Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). Menyampaikan laporan tersebut di Komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023). Proses persidangan yang dilakukan secara live ini menyita perhatian publik. 

Lantas, Apa Itu PPATK?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK adalah lembaga pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Secara kelembagaan PPATK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Keuangan.

Melansir laman ppatk.go.id, melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) PPATK pertama kali diperkenalkan di Indonesia. UU tersebut diundangkan 17 April 2002, lalu.

Selanjutnya, tanggal 13 Oktober 2003, pada UU tersebut ada perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU. 

Sebagai pengutanan landasan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucuan uang, pada 22 Oktober 2010 telah diundangkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU tersebut secara otomatis menggantikan Undang-undang terdahulu. 

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2010 menguatkan eksistensi PPATK, terutama sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan baik internal pemerintah ataupun eksternal pemerintah. Isi UU terebut juga menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap PPATK dalammelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya PPATK wajib mengabaikan dan menolak apapun campur tangan dari berbagai pihak.

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam hal akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas PPATK

Tugas utama PPATK adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data dan informasi mengenai transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.

PPATK juga bertugas memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Fungsi PPATK antara lain:

1. 'Membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan.
4. Menyimpan dan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPATK memiliki beberapa instrumen yang dapat digunakan, seperti analisis transaksi keuangan, investigasi, monitoring, dan pengawasan.

Secara umum, PPATK memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat berjalan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Jadi pertanyaan 'Apa Itu PPATK?' berikut tugas dan fungsinya telah dijabarkan dalam artikel ini. Sobat Mindset bsekarang sudah memahami terkait lembaga pemerintah yang sedang ramai diperbincangan publik.