Anggota DPR RI Minta Pemerintah Hentikan BLT Desa, Disebut Bikin Masyarakat Tidak Produktif

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, merespons pernyataan anggota DPR tersebut. 

Dia menjelaskan bahwa BLT Desa selama Pandemi Covid-19 merupakan program yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat desa.

Hingga tahun 2022, sebanyak 7,49 juta keluarga penerima sudah mendapatkan BLT Desa. Namun, dia menambahkan bahwa pada tahun 2023, BLT Desa tidak lagi menjadi program yang wajib.

Program BLT Desa dialihkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di desa yang telah menjadi fokus program prioritas Presiden Joko Widodo.

''Kami sampaikan di Dana Desa kita lihat 2023 masih dibutuhkan, karena program Pak Jokowi yang sudah disampaikan awal tahun terdapat 4 fokus. Diantaranya pengendalian harga atau inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, dan investasi," jelas Luky.

Oleh karena itu, penyaluran BLT Desa pada tahun 2023 akan difokuskan pada masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, bukan lagi pada masyarakat miskin biasa.

''Salah satunya mungkin untuk Dana Desa masih dibutuhkan BLT Desa, tetapi untuk menangani yang sifatnya kemiskinan ekstrim, makanya data yang dipakai dari kemiskinan ekstrim bukan kemiskinan biasa," urainya.