Memutus Mata Rantai Kemiskinan Melalui PKH Sebagai Upaya Membangun Bangsa dan Kemanusiaan

Mindset – Menukil pernyataan Moeslim Abdurrahman, yang menyebutkan bahwa kemiskinan lahir bukan karena malas bekerja. Justru banyak di antara mereka (miskin) adalah mereka yang sibuk bekerja selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya apa, mereka yang miskin sama sekali tidak merasakan libur dan sibuk dengan kerja dan kerja!

Apa sebabnya? masih kata Abdurahman (2007), bahwa katanya mereka menjadi miskin karena kondisi nasional dan global yang tidak memungkinkan mereka untuk bangkit dari kemiskinannya. Ekonomi terlampau dipegang kekuasaan dan hanya dinikmati segelintir elite saja. Sehingga bagi yang lemah, mereka akan seketika ter-marginalkan. Dengan kata lain, Abdurrahman menyebutnya sebagai mustadh’afin--yaitu mereka yang terlahir dari struktur kapitalisme nasional dan global yang tidak adil.

Ah, narasi-narasi di atas nyaris terasa benar dan bahkan benar sekali. Jika dilihat secara sepintas atau hanya memakai sudut pandang yang sempit. Terlebih ketika disandingkan dengan data kemiskinan bangsa Indonesia. Seperti dirilis BPS per Maret 2022, dimana angka kemiskinan Indonesia berjumlah 26,16 juta orang. Kendati ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Namun angka tersebut tetap mencengangkan, mengingat narasi pemerintah yang selama ini menggaungkan kesejahteraan dirasa jauh dari harapan. Begitu sebagian kita memandang.

Kemiskinan lahir karena ketidakadilan

Sayang, anggapan yang demikian atau lebih tepatnya yang berkiblat pada pernyataan Moeslim Abdurrahman, dalam pengamatan saya dirasa kurang tepat. Kemiskinan lahir karena ketidakadilan dan dosa sosial nasional maupun global, memang nyaris benar. Tetapi tidak adil rasanya memposisikan hal itu atau mungkin memvonis bahwa memang pemerintah tidak adil dan berpihak pada kaum marginal atau mustadh’afin itu tadi--ditengah gelontoran dana dari pemerintah ke daerah melalui berbagai program, termasuk bantuan sosial.

Bukankah itu pertanda kehadiran dan keberpihakan pemerintah? Dalam hati kecil, tentu Anda akan menjawab iya. Meski tidak lantas Anda kemukakan secara lisan karena kadung menasbihkan diri sebagai pembenci pemerintah, misal. Terlebih Anda telah bersipaham, bahwa pernyataan Moeslim Abdurrahman sepenuhnya benar.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Halaman Selanjutnya

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI pada tahun 2007 lalu, meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH)--yaitu program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin di mana penerimanya disebut dengan keluarga penerima manfaat (KPM). Dikatakan bantuan bersyarat, karena pemberian bantuan tersebut tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi penerimanya berkewajiban untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.