DPR Desak Audit Ketat MBG Usai Keracunan Massal Anak Sekolah

Jakarta, VIVA Mindset –Kasus keracunan berulang pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah picu kecaman DPR yang tuntut tinjauan menyeluruh pengawasan keamanan pangan pada Kamis, 15 Januari 2026, dengan 803 korban di Grobogan Jateng, 433 di Mojokerto Jatim, dan puluhan di Pekalongan, padahal Badan Gizi Nasional (BGN) janji zero case sepanjang 2026.

Anggota DPR soroti buruknya higienitas dapur penyedia dan rantai pasok yang ancam nyawa anak sekolah sebagai penerima utama.

Anggota Komisi X DPR RI Rachmah Hidayati mengonfirmasi keprihatinan tersebut dilansir dari DPR.go.id, Kamis, 15 Januari 2026. 

"Komitmen BGN zero case 2026 tercoreng kasus berulang; pengawasan keamanan MBG harus ditinjau total termasuk standar dapur, bahan baku, dan distribusi demi lindungi anak-anak," katanya.

Ia menambahkan audit independen wajib digelar untuk sanksi tegas penyedia bermasalah, di tengah laporan korban muntah diare usai konsumsi menu MBG.

Rachmah menekankan urgensi melalui pernyataannya yang dikutip DPR. 

"Keracunan massal Grobogan, Mojokerto, Pekalongan bukti sistem pengawasan ambruk; BGN dan pemerintah daerah percepat investigasi higienitas serta koordinasi Dinkes cegah susulan," tegasnya.

Sementara itu, mayoritas korban SD dan pondok pesantren kini dirawat dengan gejala mual parah.

Kasus ini ganggu target stunting nol dan erodasi kepercayaan publik pada MBG. 

DPR sinergikan Kemenkes, BGN, dan BPOM perketat regulasi pangan anak sekolah.

Hingga kini, belum ada estimasi biaya pengobatan korban yang diumumkan resmi.