Menteri HAM Usul Pengisian Jabatan Non-Operasional Polri Libatkan Sipil
- https://www.antaranews.com/berita/5595309/menteri-ham-usulkan-jabatan-nonoperasional-polri-diisi-sipil
“Pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat, ya, saya kira sah-sah saja. Tapi, tentu, kan, semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya,” terang Mensesneg, Prasetyo Hadi.
Kementerian HAM pun turut mendorong pembahasan revisi UU Polri untuk dilakukan secara partisipatif melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan.
Respons Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menanggapi dengan lampu hijau dan mendukung penuh esensi dari usulan tersebut.
Menurut Kapolri, adanya keterlibatan sipil di lingkungan Polri dengan menduduki jabatan non-operasional menjadi wujud dari prinsip resiprokal (hubungan rimbak balik yang setara).
“Ya, memang kita memberikan ruang (asas) resiprokal untuk ASN bisa masuk ke Polri, begitu! Pada saat kami diberi ruang di luar struktur, kami juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri,” jelas Kapolri saat ditemui wartawan usai menghadiri pembukaan Kongres III KSPI di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.
Respon positif dari Kapolri tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam bentuk kesetaraan perlakuan dengan diberikan ruang yang sama antar institusi negara.
Usulan revisi UU Polri dengan membuka peluang bagi kalangan sipil professional untuk mengisi sejumlah jabatan utama non-operasional di lingkungan Polri tak hanya sekadar wacana sektoral saja.
Respons positif dari beberapa petinggi negara semakin memberikan sinyal kuat bahwa struktur Polri diharapkan lebih transparan, adaptif, dan inklusif meski saat ini masih perlu pertimbangan ketat dengan melihat kebutuhan riil di lapangan.