Ambiguitas Relawan Pada Praktik Politik Uang di Pemilu 2024

Sejak pencalonan untuk Pemilu 2024 para kontestan harus merogoh kocek lebih dalam. Akibatnya saat ia terpilih, secara logis akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan.

Kedua, rendahnya kualitas pemimpin yang dihasilkan. Para pemimpin yang terpilih bukanlah pemimpin yang memiliki gagasan untuk membawa rakyat kepada keadilan sosial. Bukan pula yang memiliki strategi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Melainkan orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk berbisnis dan mencari keuntungan pribadi.

Ketiga, merusak moral bangsa. Melalui praktik politik uang, bangsa ini diajarkan untuk menjadikan uang sebagai faktor pertama dalam meraih kemenangan. Bukan, gagasan dan kualitas diri. Kedaulatan setiap orang dibajak oleh uang. Sehingga kedaulatan bukan ditangan rakyat tapi ditentukan oleh uang.

Oleh karena itu, demi menjaga kedaulatan rakyat dan menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, partai yang melakukan politik uang pada Pemilu 2024 harus di diskualifikasi. Bakan Mahkamah Konstitusi bersikap lebih tegas menyikapi praktik politik uang. 

"Bubarkan partai politik yang membiarkan politik uang" sebagaimana tercantum dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022.

*) Oleh Derry Ridwan Maoshul
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Mindset.viva.co.id