Kasus KSP Serambi Dana, Aktivis HMI: Cerminan Koperasi Tak Tertib di Ciamis

Ciamis, Mindset – Kasus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Serambi Dana akhir-akhir ini mengungkap mekanisme perusahaan yang tidak tertib secara operasional. Hal ini menjadi cerminan bagi koperasi lain di Kabupaten Ciamis yang berpotensi memiliki kasus serupa namun belum terungkap oleh publik.

Menanggapi kasus tersebut, Aktivis HMI Cabang Ciamis, A Maulana menilai pentingnya elaborasi serius setiap pihak untuk mengawal kasus KSP Serambi Dana.

Dia pun turut memberikan dorongan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis agar secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut.

''Kami mendorong Pemda Ciamis melalui dinas terkait agar secepatnya bisa menyelesaikan persoalan itu,” ujar Maulana sebagaimana keterangan tertulis yang diterima MindsetViva pada Jum’at (16/6/2023).

Kasus KSP Serambi Dana Mengganggu Kondusifitas Daerah 



Gedung Kantor Koperasi Serambi Dana Ciamis.

Photo :

• Google Images - Dito Perdana

Menurut Maulana, jika polemik tersebut terus berlarut, dikhawatirkan akan timbul persoalan baru yang mengganggu pada kondusifitas daerah.

''Apa-apa yang mengganggu kondusifitas daerah tidak diinginkan semua pihak, apalagi saat ini Ciamis sedang merayakan hari jadinya yang ke-381 tahun,” ucapnya.

Pentingnya Pengawasan dan Pembinaan Pemda Ciamis

Maulana mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Ciamis untuk mengambil langkah-langkah preventif dalam mencegah masalah yang terjadi di koperasi.

''Jika pengawasan dan pembinaan dilakukan secara menyeluruh dan teratur, polemik KSP Serambi Dana tidak akan terjadi," tegas Maulana.

Maulana menekankan bahwa Pemda Ciamis, melalui dinas terkait, perlu mengambil tindakan yang tegas namun terukur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

''Melalui kewenangannya, Pemda harus melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap koperasi yang menghadapi masalah," katanya.

Faktor Terjadinya Polemik di KSP Serambi Dana

Menurut Maulana, salah satu faktor terjadinya polemik di KSP Serambi Dana adalah kurangnya konfirmasi terbuka dari pihak perusahaan.

''Pemda seharusnya telah berhasil memediasi dan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi situasi ini terus berlarut-larut. Ada masalah apa sebenarnya?" tutur Maulana.

Maulana juga berpendapat bahwa pihak perusahaan seharusnya memberikan konfirmasi yang lebih terbuka dan menerima tuntutan para mantan karyawan.

Pemda Ciamis, melalui dinas terkait, telah melakukan upaya mediasi bipartit dan tripartit yang bertugas untuk memediasi perselisihan.

''Jika terdapat pelanggaran dalam hal kewajiban ketenagakerjaan di lembaga tersebut, tindakan tegas harus diambil," ujarnya.

Penting untuk membuat Nota Kesepahaman 



Ilustrasi nota kesepahaman.

Photo :

• Unplash

Setelah mediasi dilakukan, sangat penting untuk memiliki nota kesepahaman atau dokumen kesepakatan sebagai dasar penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini akan menjadi landasan atau dasar hukum untuk mendorong perusahaan memenuhi tuntutan para mantan karyawan.

''Pengawasan dan pembinaan yang ketat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang ideal. Polemik yang terjadi di KSP Serambi Dana merupakan gambaran bagi koperasi lain di Ciamis," ungkapnya. *ar/at