Survei Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo Menurun, Pemerintah Bakal Koreksi Kinerja

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menghormati hasil survei kepuasan publik yang diterbitkan oleh SMRC.
Sumber :
  • https://www.viva.co.id/foto/1918164-qodari-soal-survei-kepuasan-publik-ke-prabowo-turun-penting-bagi-pemerintah-untuk-koreksi

Jakarta, VIVA Mindset – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menghormati hasil survei kepuasan publik yang diterbitkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

img_title Peringatan Kemerdekaan, Berikut Agenda HUT ke-81 RI

Survei menunjukkan bahwa kepuasan publik menurun terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

 “Kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak dan dihormati. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia survei,” ujar Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari dalam keterangan pers pada Sabtu, 1 Agustus 2026 yang dikutip dari viva.co.id.

img_title Bentuk Kabinet Bayangan untuk Kritik Pemerintah, Wakil Presiden Gibran Hormati Kebebasan Berekspresi Warga Negara

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa lebih baik jika hasil survei disertai dengan penyebab penurunan kepuasan publik, bukan hanya menunjukkan angka penurunan kepuasan publik.

Menurut Qodari, variabel yang digunakan untuk survei masih terlalu umum dan kurang detail.

img_title Pemenuhan Guru Nasional, Kemendikdasmen Siapkan Desain Tata Kelola Berkelanjutan

“Saya lebih ingin jika konteks akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail sehingga hasil survei lebih bermanfaat dan lebih jelas argumentasinya,” tegas Qodari. 

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026, SMRC mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mengalami penurunan dibandingkan periode tahun lalu.

Kepuasan publik semula berada di level 81,2 persen menjadi berada di level 51,1 persen atau turun sebesar 30,1 persen.

Sementara itu, pemerintah menggunakan hasil survei tersebut guna mengoreksi kinerja untuk perbaikan.

Dengan demikian, pemerintah tidak tertutup dengan hasil survei sebagai kritik, masukan, dan saran untuk kinerja yang lebih baik.

Pemerintah berharap kinerja dapat meningkat agar publik merasakan hasilnya.