TNI-Polri Dilibatkan BGN dalam Skema Penyaluran MBG di Wilayah Rawan Konflik
- https://www.tvonenews.com/gallery-foto/berita/nasional/456533-bgn-pertimbangkan-pakai-gereja-siapkan-mbg-di-wilayah-rawan-konflik-dikawal-tni-dan-polri?page=2
Jakarta, VIVA Mindset – Dalam mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama di wilayah rawan konflik, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini menggandeng TNI-Polri dalam menjangkau wilayahnya.
Kepala BGN, Sudaryono menyebut skema penyaluran MBG di wilayah rawan konflik dengan melibatkan TNI-Polri tersebut dimaksudkan untuk pengawalan dan pendampingan saat pendistribusiannya.
Kolaborasi tersebut dilakukan guna memastikan proses distribusi MBG berjalan dengan aman dan tepat sasaran di tengah potensi kerawanan wilayah.
Dalam uji coba di lapangan, BGN mengonfirmasi bahwa proyek piloting atau percontohan penyediaan dan penyaluran MBG bersama TNI-Polri telah mulai berjalan di lapangan.
“Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” jelas Kepala BGN, Sudaryono dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026, mengutip tvonenews.com.
Terkait dengan pemerataan hak gizi tersebut Kepala BGN, Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama pula bersama Kementerian dan lembaga terkait dengan perbaikan peta sebaran SPPG khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau optimal.
“Ini juga ada misalnya MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik, sedang kami pikirkan mekanismenya,” jelas Kepala BGN, Sudaryono dalam antaranews.com.
Dalam penyempurnaannya, BGN pun berkoordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk menyelesaikan lebih dari 13 ribu titik SPPG di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini dimaksudkan supaya akses kualitas gizi yang layak dan seimbang dapat tersebar di seluruh wilayah nasional termasuk daerah rawan konflik dengan angka stunting yang tinggi.
“Anak-anak Indonesia di manapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang sangat membutuhkan,” tambahnya.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan menuturkan bahwa pembenahan titik pelayanan tersebut dibagi menjadi dua tahapan prioritas berdasarkan target dan kriteria wilayah.
Untuk wilayah dengan angka stunting tinggi dengan kriteria daerah memiliki tantangan khusus seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan target penyelesaian prioritas utama.
