Presiden Prabowo Ungkap Alasan TNI-Polri Urusi Pertanian di Indonesia
- https://www.tvonenews.com/berita/nasional/449258-prabowo-akui-hanya-indonesia-polri-urus-pertanian-dan-tni-sering-ke-sawah
Militer, VIVA Mindset – Dalam acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan Andalan ke-17 Tahun 2026 di Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga dan memperkuat swasembada pangan dengan melibatkan pihak lintas sektoral.
Presiden Prabowo pun turut mengungkap bahwa adanya integrasi dengan kolaborasi lintas sektoral tersebut menjadi langkah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan program utama yang mesti diwujudkan dengan melibatkan petani, nelayan, dan aparat penegak hukum maupun pertahanan (TNI-Polri).
Presiden Prabowo menekankan persoalan pangan di Indonesia ini menjadi isu yang berkaitan dengan kedaulatan suatu negara dan dengan melibatkan unsur aparat dalam sektor pertanian menjadi strategi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional.
“Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah,” jelas Presiden Prabowo dalam pernyataanya di acara PENAS Andalan ke-17 di Gorontalo, pada Rabu, 24 Juni 2026, mengutip tvOnenews.com.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengakui bahwa fenomena polisi mengurusi pertanian dan tentara yang berada di sawah menjadi langkah tak biasa yang terjadi di Indonesia dan jarang ditemukan di negara lain.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar menjadi kebijakan darurat, melainkan strategi besar berkelanjutan dalam membangun kebangkitan nasional secara mandiri.
“Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu,” jelasnya.
Pengungkapan Presiden Prabowo dengan kebijakan melibatkan militer dalam urusan sektor pertanian sempat memicu perdebatan di ruang diskusi publik, khususnya terkait dengan potensi kembalinya militerisme di ranah sipil.
Pada awal Juni 2026, potensi keterlibatan militer dalam sektor pertanian memicu perdebatan publik seperti yang diungkap dalam diskusi publik oleh GMNI DKI Jakarta.
Dalam diskusi yang berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, pihak GMNI menyoroti aksi militerisme di ranah publik terkait dengan urusan sengketa tanah domestik di Lebak, Banten untuk pembangunan pangkalan militer baru terkait dengan fungsi pertahanan khususnya untuk sektor non-militer yang kian dijalankan.
