TNI-Polri dan ASN Bakal Dapat Bantuan Beras Natura Usulan Bulog
- https://www.antaranews.com/berita/5578597/bulog-siapkan-konsep-bantuan-beras-natura-bagi-asn-dan-tni-polri
Jakarta, VIVA Mindset – Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Perum Bulog mengusulkan konsep penyaluran beras dalam bentuk natura bagi TNI-Polri dan ASN.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap skema ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional, optimalisasi stok beras pemerintah yang melimpah, memperkuat distribusi pangan nasional, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
“Dengan kondisi stok beras nasional yang mencukupi, Bulog mengusulkan pemanfaatan beras CDP untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui skema natura,” jelas Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani dalam keteranganya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, mengutip Antara News.
Menurut Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani usulan program ini menjadi langkah strategis, di mana hingga pertengahan Mei 2026, stok CDP yang dikelola Bulog tercatat mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Jumlah tersebut diakui Perum Bulog sebagai salah satu capaian stok tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah (CDP).
Dirut Perum Bulog pun mengungkap usulan tersebut masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah yang rencananya dalam aspek pelaksanaan konsep tersebut akan dijalankan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Aspek teknis tersebut mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima, hingga skema penyaluran.
“Jadi, kami kemarin sudah sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah,” jelasnya.
Melalui usulan tersebut, Perum Bulog berencana untuk skema penyaluran bantuan beras natura bagi TNI-Polri dan ASN akan fokus pada beras tanpa minyak goreng dengan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Meski begitu, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan untuk menunggu keputusan penerapannya secara nasional atau bertahap.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi beras dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional,” tambahnya.
Dengan memberikan hak beras natura tersebut, usulan ini untuk memastikan pemerintah mendukung kesejahteraan pangan para abdi negara sekaligus mengendalikan perputaran logistik pangan secara terukur hingga diharapkan menjadi alat penyeimbang pasar.
