Bijak Bermedia Sosial, Lindungi Remaja dari Jerat UU ITE

Bijak Bermedia Sosial, Lindungi Remaja dari Jerat UU ITE
Sumber :
  • https://www.google.com/imgres?q=Etika%20Bermedia%20Sosial%3A&imgurl=https%3A%2F%2Falmaata.ac.id%2Fwp-content%2Fupload

Gaya Hidup, VIVA Mindset –Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membangun hubungan sosial. Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak dan remaja. Melalui berbagai platform, mereka dapat belajar, berkarya, menyampaikan pendapat, hingga menjalin pertemanan.

Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan. Tidak sedikit pengguna yang mengunggah komentar, foto, video, atau informasi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ketika emosi menguasai pikiran, satu kalimat yang ditulis secara impulsif dapat memicu konflik, merusak hubungan sosial, bahkan menimbulkan persoalan hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan etika digital. Remaja tidak cukup hanya memahami cara mengoperasikan aplikasi, tetapi juga perlu mengetahui batasan dalam berkomunikasi, menghormati privasi, dan bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan.

Memahami Risiko Hukum di Ruang Digital

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan tersebut mengatur sejumlah perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam penggunaan teknologi informasi.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua komentar negatif, kritik, atau perbedaan pendapat otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian hukum harus memperhatikan unsur perbuatan, maksud, konteks, bukti, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Ada perkembangan hukum penting yang perlu diketahui masyarakat. Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku. Berdasarkan ketentuan peralihan UU ITE, ketentuan Pasal 27A dan sejumlah pasal terkait yang disebutkan dalam Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024 berlaku sampai KUHP Nasional diberlakukan.

Dengan demikian, pencemaran nama baik perlu dibaca berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku, termasuk Pasal 433 mengenai pencemaran. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Selain itu, UU ITE tetap memiliki ketentuan lain yang relevan terhadap aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi tertentu yang melanggar hukum, ujaran kebencian berdasarkan kategori yang diatur undang-undang, dan ancaman kekerasan melalui media elektronik.

Artinya, remaja perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menghina, mengancam, memfitnah, atau menyebarkan informasi yang merugikan orang lain.