Batas Akhir! Pengangkatan CPNS 2024 Ditargetkan Oktober 2025, PPPK Menyusul Maret 2026

Langkah ini diambil untuk memastikan regenerasi birokrasi dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan modern.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menata ulang tenaga non-ASN dengan kebijakan afirmatif terakhir dalam proses transisi ke sistem yang lebih terstruktur.

Penghapusan Tenaga Non-ASN, Kepala Daerah Dilarang Mengangkat Pegawai di Luar Skema Resmi

Keputusan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menata tenaga non-ASN.

Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kepala daerah periode 2025-2030 mengangkat tenaga non-ASN di luar skema resmi.

Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah, sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.